Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

DPR Berniat Hapus Kewenangan Penindakan KPK

Komisi III DPR RI tengah mempertimbangkan penghapusan kewenangan penindakan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

DPR Berniat Hapus Kewenangan Penindakan KPK
istimewa
Benny Kabur Harman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI tengah mempertimbangkan penghapusan kewenangan penindakan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rancangan Undang-undang KPK yang baru.

Nantinya, fungsi penindakan akan diserahkan ke kepolisian dan kejaksaan. Dan KPK hanya mengurusi masalah pencegahan korupsi.

"Itu salah satu opsi. DPR dalam RUU KPK akan perkuat kejaksaan dn kepolisian untuk penindakan sedangkan KPK fokus pada pencegahan," kata Ketua Komisi III dari Partai Demokrat, Benny K Harman, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/3/2012).

Benny mengakui opsi itu merupakan salah satu hasil dari kunjungan kerja Komisi III ke Prancis, di mana lembaga antikorupsi Prancis hanya fokus pada pencegahan korupsi.

Ia menilai selama ini pelaksanaan kewenangan penindakan dan pencegahan korupsi yang dimiliki KPK justru menyandera lembaga independen tersebut.

"KPK memang sukses menyeret banyak koruptor ke dalam penjara. Tapi, bersamaan dengan itu pula korupsi merajalela. Seperti bui satu tumbuh seribu. Jadi, KPK sukses penindakan tapi gagal pencegahan," kata dia.

Sekadar diketahui, KPK merupakan satu di antara beberapa lembaga independen yang bersifat adhoc dan lahir sebagai produk reformasi. Kehadiran KPK diharapkan bisa menjalankan fungsi trigger mechanism atau pemicu bagi kepolisian dan kejaksaan yang sebelumnya dianggap mandul dalam pemberantasan korupsi.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Abdul Qodir
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas