Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

DPR Tak Mau Lembaga KPK Semakin Besar

Komisi III DPR tengah sibuk mencari bahan materi yang akan dimuat dalam revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DPR Tak Mau Lembaga KPK Semakin Besar
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Benny K Harman 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR tengah sibuk mencari bahan materi yang akan dimuat dalam revisi Undang-undang  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, menyatakan komisi mewacakan tugas dan fungsi KPK ke depan yang akan dimuat dalam UU KPK baru adalah pada pencegahan. Namun, kewenangan penindakan KPK tidak dihilangkan.

"Tidak ada penghilangan penindakan. Yang diwacanakan itu prioritas fokus KPK ke depan. Penindakan tetap (ada), fokus pada kasus mega korupsi, kasus-kasus struktural bukan indvidu," tegas Benny dengan bernada kesal di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/3/2012).

Menurut Benny, karena banyak dan beratnya beban penanganan kasus di KPK, maka pilihan solusi atas masalah itu adalah memperbesar kewenangan lembaga KPK atau mengoptimalkan Polri dan Kejaksaan Agung. Namun, sebagian anggota Komisi III cenderung memilih pilihan kedua.

"Pilihannya cenderung yang kedua, daripada memperbesar KPK," ujar Benny.

Benny mengatakan wacana tak ingin memperbesar KPK, karena lembaga antikorupsi itu lembaga yang sifatnya darutat atau emergency.

Dengan begitu, Komisi III lebih menginginkan memperkuat dan memperbesar kewenangan kepolisian dan kejaksaan agar KPK tidak terbebani jika ada kasus-kasus mega korupsi.

"Sisanya (kasus-kasus) diserahkan ke polisi dan jaksa. Tapi, aturan kepolisian dan kejaksaan ini harus disiapkan dulu. Dan kami minta KPK juga ikut memperkuat kejaksaan dan kepolisian, supaya sinergi ketiga-tiganya," kata dia.

Benny tak memungkiri selama ini kepolisian dan kejaksaan terbilang lamban jika menangani kasus, termasuk kasus korupsi. Namun, hal itu akan berbeda jika kewenangan kepolisian dan kejaksaan diperkuat dalam sebuah undang-undang.

"Kalau kepolisian dan kejaksaan diberi wewenang seperti KPK, pasti mereka juga jauh lebih dahsyat dari KPK. Kewenangan KPK itu kan ekslusif, extra ordinary. Sementara polisi dan jaksa tidak punya kewenangan itu, misalnya memberi SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan). Karena itu KPK lebih memberi jabawban ke publik," ujarnya.

Bukankah ada pandangan masyarakat bahwa moral kepolisian dan jaksaan tidak baik?

"Moralitas itu yang harus diperbaiki. Apa moralitas KPK juga baik? Kan banyak juga pegawai KPK yang masuk bui. Jadi, bukan itu masalahnya. Ini soal kewenanganya," katanya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Abdul Qodir
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas