PKS: Pemerintah Jangan Paksakan Parpol Setujui Kenaikan BBM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR tetap pada posisi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagaimana keinginan pemerintah. Mereka pun meminta pemerintah tidak memaksakan agar menyetujui kenaikan tersebut.

"Artinya pemerintah punya waktu untuk memikirkan ulang dan mengkaji opsi-opsi yang sudah ditawarkan. Jadi, jangan bersikeras untuk memaksa partai-partai untuk setuju," kata Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/3/2012).

PKS juga menyarankan kepada pemerintah untuk mengkaji beberapa opsi yang ditawarkan sebagai solusinya yang telah ditawarkan DPR sebelum akhir pembahasan kenaikan BBM itu berakhir pada 29 Maret 2012 mendatang.

Menurut Mahfudz, bukan berarti karena ingin beda jika partainya tidak setuju rencana kenaikan BBM itu.
"Tapi, (kami) ingin membantu supaya tidak ada bumerang," ujarnya.

Lebih jauh Mahfudz mempersilakan pemerintah jika bersikeras melakukan kenaikan BBM. Namun, tanggung sendiri efek dari kenaikan BBM itu.

"Kalau pemerintah nggak mau dengar masukan fraksi-fraksi, yah silakan. Yah, risikonya ditanggung sendiri," tegas Mahfud yang juga Ketua Komisi I DPR itu.