Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Johan: Anggota DPR Belajar Lagi Sejarah Berdirinya KPK

Anggota Komisi III DPR berencana memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Johan: Anggota DPR Belajar Lagi Sejarah Berdirinya KPK
TRIBUNNEWS.COM/EDWIN FIRDAUS
Jubir KPK Johan Budi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR berencana memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui perubahan UU KPK, DPR ingin KPK ke depannya lebih fokus pencegahan korupsi.

Menyikapi hal itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi meminta sejumlah politisi tersebut untuk belajar lagi terkait sejarah berdirinya KPK.

"Orang yang sebut KPK tidak boleh menindak, tidak tahu sejarah berdirinya KPK. Dia harus belajar lagi soal sejarah KPK," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3/2012).

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR, Beni K Harman mengatakan tugas KPK ke depan hanya fokus pada bidang pencegahan. Kepolisian dan kejaksaan, lanjut Benny, akan diperkuat dalam hal penindakan kasus korupsi.

"Untuk rencana ini, Undang-Undang Kejaksaan dan Kepolisian akan direvisi bersamaan dengan revisi UU KPK," kata Benny di Jakarta, Rabu (7/3/2012).

Benny menjelaskan tugas pencegahan dan penindakan yang diberikan kepada KPK selama ini hanya menyandera KPK. Pasalnya, sambung Benny, semakin banyak yang ditindak, maka semakin banyak yang berkembang pula.

"Jadi, KPK sukses penindakan, tetapi gagal pencegahan," katanya.

Sementara itu, Johan menilai langkah itu terlalu naif. Menurutnya, tidak lah mungkin kinerja KPK dapat seimbang, jika tak fokus dengan pencegahan semata.

"Bagaimanapun juga harus diakui korupsi masih banyak di Indonesia. Sangat naif kalau KPK tidak ada penindakan," tegasnya.

Kendati demikian, harap Johan, sebaiknya revisi UU KPK betul-betul menguatkan kewenangan KPK dan tujuan utamanya memberantas korupsi di Indonesia.

Karena itu, sambungnya, revisi UU tersebut harus menyertakan secara gamblang kemungkinan KPK menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam menelusuri kasus korupsi dan memasukkan klausul saknsi bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan.

"Sebaiknya, revisi untuk menguatkan KPK. KPK lebih dipermudah masuk ke TPPU. Bagaimana LKPN. Sekarang ini, orang yang tidak melapor harta kekayaan tidak ada sanksi," tegasnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas