Demokrat Tidak Terima Aksi Pecah Foto SBY

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) tidak bisa menerima cara Aliansi BEM Jawa Barat menyampaikan tuntutan, dengan menurunkan dan memecahkan foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung DPR.

Merespons kejadian itu, Wakil Sekjen PD Ramadhan Pohan, meminta polisi tetap memproses para pelaku pemecah foto Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina partainya itu. Sebab, aksi itu bentuk pelecehan terhadap simbol negara.

"Itu aksi yang tak bisa diterima. Tanpa perlu menunggu aduan masyarakat, polisi harus segera bertindak. Aksi perusakan dan pelecehan simbol negara tak bisa dibiarkan. Jangan dicuekin dan diremehkan," kata Ramadhan melalui pesan singkat, Rabu (14/3/2012).

Ia meminta polisi mengungkap dalang aksi pelecehan simbol negara itu.

"(Polisi) harus tangkap siapapun di balik aksi itu. Anarkisme bukan karakterisitik mahasiswa. Jadi, anarkisme itu hanya rekayasa dan provokasi. Saya menduga ada yang menyuruh mereka. Proses hukum pelaku dan mereka yang diduga sebagai dalangnya," tandasnya.

Menurut Ramadhan, seharusnya semua pihak wajib mengecam aksi anarkisme mahasiswa tersebut.

"Para politisi oposisi juga jangan menolerir aksi itu. Sebab, jika oposisi salah bersikap, nanti itu bisa dijadikan pembenaran para pelaku anarkisme. Bahkan, penyemaian preseden buruk. Makanya oposisi harus ikut kutuk," papar Wakil Ketua Fraksi PD di DPR.

Sekitar enam mahasiswa menurunkan sebuah foto berukuran 1,5 x 1,5 meter persegi, dari tembok yang ada di depan lobi Gedung Nusantara III, Kompleks DPR.

Mereka mengaku tak kuat mengangkat foto berbingkai kayu tebal itu, sehingga terjatuh dan pecah bagian kacanya.

Alasan mahasiswa menurunkan foto Presiden SBY karena kecewa atas respons Wakil Ketua DPR yang menolak menyetujui satu dari tiga tuntutan yang diminta.
Tuntutan yang tidak disetujui Pramono adalah pengusiran Nekolim dan turunkan SBY-Boediono. (*)