M Nuh: Terlalu Murah Rektor Dihargai Rp 300 Juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, (Mendikbud) M.Nuh, menegaskan bahwa tidak ada paket wisata sebesar Rp 300 juta, untuk sejumlah rektor perguruan tinggi, terkait peredaman aksi mahasiswa atas isu kenaikan harga BBM.

"Terlalu murah kalau rektor dihargai Rp 300 juta, bukan berarti harga rektor itu diatas itu, tapi rektor tidak bisa dihargai uang, ini masalah moral dan etika," katanya.

Dalam konfrensi persnya di kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (19/03/2012), ia mengaku harus menegaskan hal tersebut, terkait pesan kaleng yang beredar, yang mengatasnamakan mantan aktivis 98, yang kini bekerja di kementrian tersebut.

Pesan yang diterima Tribun, paket tersebut dibagikan pada Kamis lalu (15/03), di pertemuan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang didampingi Menkopolhukam Djoko Suyanto, serta M.Nuh, di depan sejumlah rektor, serta 60 rektor perguruan tinggi terkemuka. Paket sebesar Rp 300 juta itu, dibagikan untuk meredam aksi mahasiswa menolak kenaikan BBM.

Rektor perguruan tinggi yang hadir diantaranya berasal dari Universitas Kristen Indonesia, Jayabaya, Universitas Pancasila, Universitas Gunadarma, Unika Atmajaya, Univ Islam Jakarta. Serta 12 rektor dari perguruan tinggi di Jawa Barat 12 Rektor, 6 rektor di Jogakarta 6 Rektor, dan 8 Rektor di Jawa Timur, serta sisanya di bagi untuk beberapa propinsi di beberapa Propinsi lainnya.

"Sama sekali tidak benar, ada program dari menko perekonomian untuk meredam BBM, termasuk dari kemdikbud tidak mungkin, program tersebut, tidak dianggarkan dan tidak dibenarkan," katanya.

Ia menuturkan bahwa pertemuan Kamis lalu berisi presentasi Menko Perekonomian, dihadapan sejumlah rektor-rektor perguruan tinggi terkemuka, mengenai dasar pemikiran kenaikan BBM.

"Pak hatta menjelaskan mengapa ada kenaikan, kalau tidak naik apa resikonya, termasuk disebelahnya ada menkopolhukam dihadapan rektor," ujarnya.

"Supaya dijelaskan ke mahasiswa, mengarahnya kalau anak (mahasiswa) kita setuju ada nalarnya, kalau tidak setuju ada nalarnya, jangan sampai menolak tapi tidak tahu nalarnya apa, tugas kita menginformasikan secara utuh," tambahnya.

M.Nuh mengaku pihaknya tidak melarang demonstrasi. Namun syaratnya demo tersebut harus tertib, dan tidak mengganggu keamanan.

"Kita tidak rela ada suatu pergerakan tanpa itu (Pemahaman masalah), boleh saja demo, tapi tidak anarkis," terangnya.