TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie menginginkan Pemilihan Umum 2014 harus lebih murah dari sisi biaya, lebih mudah dalam pelaksanaannya, dan lebih berkualitas hasilnya.

Untuk itu RUU tentang revisi UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR/DPD/dan DPRD yang saat ini sedang dibahas oleh Panitia Khusus DPR RI, dapat menghasilkan UU yang mendukung untuk tujuan tersebut.

Hal itu dikatakan Ketua DPR saat menjadi pembicara kunci pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional ke XI Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) yang berlangsung di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (21/3/2012).

Ketua DPR mengungkapkan masih ada empat masalah krusial yang belum disepakati fraksi-fraksi. Yakni sistem pemilu, ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold), jumlah daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi dalam satu dapil, serta metode penghitungan suara menjadi kursi.

Marzuki memaparkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka berdasarkan suara terbanyak yang dipakai pada Pemilu 2009 terbukti kurang efektif, berbiaya mahal, dan banyak menimbulkan masalah.

“Pertarungan tidak hanya terjadi pada calon antar partai politik, tetapi sesama kader di internal satu partai politik pun terjadi saling jegal,” ungkap wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.