HMI Minta Pendemo Menahan Diri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi(HMI-MPO) meminta semua pihak agar dapat menahan diri dan tidak berbuat anarkis serta kekerasan dalam melakukan aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM).

"Aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah, yang berakhir dengan bentrok dan kericuhan, merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan dan sama-sama tidak kita harapkan.
Selain merugikan pengunjuk rasa dan aparat, kericuhan yang demikian itu juga sangat merugikan serta menggangu masyarakat luas," ujar Ketua Umum HMI-MPO, Alto Makmuralto dalam siaran persnya, Selasa(27/3/2012).

Alto mengatakan aksi demonstrasi yang ditujukan bagi pembelaan nasib masyarakat
ini, semestinya tidak malah merugikan kepentingan masyarakat. Dialog, komunikasi yang hangat, serta negosiasi yang cerdas harus lebih diutamakan.

"Bahwa mahasiswa dalam melakukan unjuk rasa harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip nilai intelektual, moril, dan etik. Mahasiswa mesti menampilkan gerakan yang cerdas dan tulus untuk membela kepentingan rakyat," kata Alto.

Bahwa gerakan mahasiswa sebagai gerakan kaum terpelajar kata Alto harus selalu menjaga independensi, mengedepankan akal sehat dan analisis yang mendalam, serta tidak boleh terkooptasi oleh kepentingan politik pihak-pihak tertentu yang hendak mencari keuntungan sesaat.

Lebih jauh Alto menambahkan partai politik yang memiliki wakil di parlemen tidak pada tempatnya untuk turut melakukan unjuk rasa di jalanan hanya karena mereka gagal memenangkan sikapnya di dalam sidang parlemen. Aksi unjuk rasa parpol semacam ini dapat dinilai sebagai ketidakdewasaan
politik, jauh dari prinsip-prinsip etika berpolitik, bersikap kekanak-kanakan dalam
berdemokrasi, serta dapat memancing eskalasi politik dan kekerasan yang ujung-ujungnya akan merugikan rakyat.

"Bahwa pemerintah berkewajiban untuk merespon dengan baik dan sesegera mungkin kritikan dari para pengamat, tokoh masyarakat, dan mahasiswa, terkait segala kesemberawutan dalam pengelolaan BBM selama ini yang cenderung merugikan negara dan rakyat Indonesia, serta hanya justru menguntungkan pihak kapitalis asing maupun kapitalis lokal," pungkasnya.