SBY Punya Beberapa Opsi Sanksi untuk PKS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam memberikan sanksi kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), SBY tidak harus mencopot semua menteri yang berasal dari PKS dan masih memiliki beberapa opsi pemberian sanksi.

"Misal menguranginya menjadi dua menteri, atau tetap tiga menteri tapi suara PKS di setgab tidak terakomodasi. Itu kan juga sanksi," kata Pengamat Politik UGM, Ari Swipayana dalam dialog Polemik bertajuk 'Koalisi Rasa Oposisi' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4/2012).

Menurut Ari, keputusan terakhir saat ini ada pada tangan SBY. Namun, menurutnya SBY juga telah memikirkan kalkulasi politik jika memang harus mengeluarkan PKS dari setgab koalisi.

"Sekarang tinggal menunggu apa keputusan SBY. Langkahnya mengarah ke itu (mengeluarkan). Tapi juga terlihat rumit. Bagaimana resiko politik jika mengeluarkan PKS dan kalkulasi resiko politik di parlemen," jelas Ari.

Menurut Ari, kalkulasi tersebut adalah tentang politik perimbangan di setgab koalisi, karena jika semua hanya digantungkan kepada Golkar, maka hal tersebut akan membahayakan Demokrat.

"SBY memerlukan PKS untuk mengimbangi Golkar. Ini politik perimbangan. Kalau dikasih semuanya ke Golkar akan menimbulkan masalah," tandas Ari.