Pengamanan Khusus Bisa Merusak Solusi Damai Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - KontraS memandang rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan pengamanan khusus di Papua membuktikan minimnya itikad baik pemerintah. Demikian disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar dalam rilisnya, Rabu (11/4/2012).

SBY mengeluarkan kebijakan tersebut pasca penembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV di Bandar Udara Mulia Papua s "Kami khawatir kebijakan ini akan menjadi pintu masuk untuk menambah jumlah pasukan keamanan (TNI dan Polri) ke Papua, sehingga potensi kekerasan dan pelanggaran HAM akan terus bertambah," kata Haris.

Opsi pendekatan keamanan, kata Haris, masih menjadi pilihan utama dari pemerintah untuk Papua. Sebaliknya gagasan menyelesaikan persoalan Papua melalui jalan damai (dialog) yang pernah disampaikan terdahulu, semakin jauh dari kenyataan.

Pemerintah, lanjut Haris,  khususnya presiden harus memiliki standar dan ukuran yang ketat untuk menafsirkan situasi yang terjadi di Papua. Presiden jangan terlalu mudah mengambil kebijakan keamanan, apalagi hanya didasarkan pada satu peristiwa.

"Kebijakan model ini akan menjadi preseden buruk dalam peristiwa serupa yang mungkin terjadi berikutnya, maka dapat kita bayangkan seperti apa situasi di Papua jika setiap peristiwa di respon dengan pendekatan dan penambahan aktor keamanan," ujarnya.

Haris mengatakan sejauh ini tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap manfaat dan efektifitas gelar pasukan keamanan di Papua dan jika melihat kondisi akhir  akhir ini, ternyata pendekatan keamanan terbukti tidak efektif untuk meredam bertambahnya angka kekerasan. Justru, kata Haris, tidak jarang aktor keamanan menjadi kontributor kekerasan.

"Mestinya hal ini menjadi catatan pemerintah, sehingga tidak selalu salah dalam memilih dan menentukan kebijakan yang akan diambil," imbuhnya.

KontraS mendesak agar presiden membatalkan rencana kebijakan pengamanan khusus terhadap Papua. Energi presiden mestinya dapat dialihkan untuk memastikan agar peristiwa penembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV dapat diselidiki dan diusut secara optimal, transparan dan akuntabel sehingga tidak menambah daftar panjang kasus penembakan misterius di Papua.

"Presiden harus terbuka terhadap seluruh masukan diluar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, setidaknya Komnas HAM dan tokoh gereja di Papua dan suara masyarakat sipil juga harus dipertimbangkan. Sehingga warna dan arah kebijakan untuk merespon setiap perkembangan situasi di Papua tidak melulu merujuk pada pendekatan keamanan yang terbukti tidak efektif," ungkapnya.