TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perwakilan Fraksi Partai Hanura melakukan pertemuan dengan pihak fraksi Partai Demokrat di sela-sela lobi Rapat Paripurna RUU Pemilu di DPR, pada Rabu (11/4/2012) malam.

Hampir sama dengan fraksi Gerindra, perwakilan fraksi Partai Demokrat menyodorkan surat nota kesepakatan ke perwakilan fraksi Partai Hanura untuk mengamankan dan mendukung kebijakan pemerintahan SBY-Boediono.

"Kalau nota itu biasalah. Yang penting, nanti bisa dilihat kerjasamanya," ungkap Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin, Kamis (12/4/2012).

Menurut Saleh, salah satu butir nota kesepakatan itu memuat tentang dukungan terhadap kebijakan pemerintahan SBY-Boediono.

"Program pemerintah yang benar untuk kepentingan rakyat banyak, itu wajib didukung. Tapi, kalau pemerintah salah, tentu (Hanura) harus menjadi bagian penyeimbang. Itu tidak akan pernah berubah," tegas Saleh.

Ia mengakui fraksinya menjalin komunikasi dengan delapan fraksi parpol lainnya di DPR, termasuk dengan Demokrat. Komunikasi politik fraksi Hanura dengan Demokrat makin intens jelang pembahasan dan saat Rapat Paripurna penetapan RUU Pemilu di DPR, pada Rabu (11/4/2012) malam.

Itu ditindaklanjuti dengan pertemuan antara perwakilan Fraksi Hanura, Gerindra, dan Demokrat di sela-sela lobi Rapat Paripurna tersebut.

"Kami menyamakan agar mengamankan voting. Memang (pertemuan) tanpa Golkar dan PKS. UU Pemilu kan masalah hidup matinya partai, itu tidak melihat koalisi," kata dia.

Ia menegaskan nota kesepahaman dari Demokrat itu bukan bentuk ajaka berkoalisi. "Nanti bisa dilihat masuk kabinet atau tidak," ujarnya.