Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
Update Jadwal & Skor
Grup B - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 02:00 WIB
Qatar
Qatar
1 - 1
Switzerland
Swiss
Grup C - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 05:00 WIB
Brazil
Brasil
1 - 1
Morocco
Maroko
Grup C - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 08:00 WIB
Haiti
Haiti
Live
Scotland
Skotlandia
Grup D - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 11:00 WIB
Australia
Australia
VS
Turkiye
Turki
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Priyo: Korupsi Makin Brutal, Tanggung Jawab Bersama

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menyatakan penyelesaian gerak korupsi yang makin menggurita dan brutal adalah tanggung jawab bersama.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Abdul Qodir
Editor: Gusti Sawabi
Memuat video…

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menyatakan penyelesaian gerak korupsi yang makin menggurita dan brutal adalah tanggung jawab bersama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR, dan seluruh elemen masyarakat harus berperan aktif untuk menangani gerak korupsi tersebut. "Kita semua bertanggung jawab mengembalikan kepada rel yang baik untuk negeri dan bangsa ini. Mungkin maksudnya Pak Busyro dengan istilah brutal adalah meluas. Dan ini tugas KPK untuk bekerja keras, bersama DPR menyatukan langkah untuk memberantas korupsi," kata Priyo di DPR, Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, menyatakan pergerakan korupsi saat ini semakin sistemtik, menggurita, dan brutal, saat memberikan sambutan di pencanangan zona bebas korupsi di intansi pemerintah yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Korupsi juga telah mewabah ke kalangan muda dan dengan modus beragam.

Priyo mengatakan DPR mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kemen-PaN dan RB kendati pencanangan zona bebas korupsi di intansi pemerintah itu terbilang terlambat.

"Langkah deklarasi itu harus diapresiasi meskipun itu telat. Karena itu silakan saja Kemenpan mendeklarasikannya. Kalau bisa nanti bisa merambat ke kementerian yang lain. Dan kita sama-sama telah instruksi melakukan pembenahan secara masif di semua lini. Jadi, DPR memdukung walaupun telambat," ujardi Innya.

( Abdul Qodir)

Rekomendasi Untuk Anda
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas