YLKI: Wacana Pengendalian BBM Bersubsidi Pro Asing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dalam mewacanakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menurut Anggota Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, wacana tersebut pro asing.

"Kebijakan ini juga ada kepentingan asing yang menunggangi," ujar Tulus dalam dialog Polemik bertajuk 'BBM Bikin Galau' yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/4/2012).

Menurut Tulus, Pengendalian tersebut merupakan permainan asing. Sebab, dengan adanya pengendalian BBM Bersubsidi, maka akan menguntungkan asing lantaran semua konsumen akan berbondong-bondong mengisi BBM di SPBU asing.

"Ketika diskusi dengan banyak konsumen, apabila Premium dibatasi, maka konsumen akan berpindah ke SPBU asing," tutur Tulus.

Namun, Pernyataan Tulus tersebut dibantah secara tegas oleh Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat, Ikhsan Nodjo bahwa program pengendalian, kenaikan harga BBM tersebut adalah pro asing.

"Kalau Pak Tulus konsern dengan kepentingan konsumen, jangan pikir asing lagi. Nasionalisme itu juga harus memenuhi kebutuhan rakyat sebagai konsumen," tandas Ikhsan.

Sebelumnya diberitakan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi harus dilakukan untuk menjaga kuota volume pada kisaran 40 juta kiloliter.

"Kita ingin kuota itu tetap, kalau tidak akan terjadi over kira-kira 7 sampai 10 persen. Nah sekarang dengan ada pengendalian kita harapkan dia tetap berada pada angka 40 juta kiloliter," katanya di Jakarta, Rabu (18/4/2012).

Menurut Hatta, apabila pemerintah tidak melakukan penghematan dan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi maka anggaran subsidi energi akan meningkat hingga Rp 300 triliun.