Nurul Arifin : Mendongkel Ical Tindakan Ilegal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Sekjen Partai Golkar, Nurul Arifin, menegaskan upaya mendongkel Aburizal Bakrie alias Ical dari jabatannya sebagai ketua umum Partai Golkar adalah tindakan inkonstitusional atau ilegal.

"Dongkel mendongkel itu inkonstitusional, ilegal. Tidak adalah itu," kata Nurul ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (25/4/2012).

Sebelumnya, Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat II Partai Golkar, Muntasir Hamid, menegaskan pihaknya siap menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan agenda melengserkan Ical jika ngotot menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnassus) pengukuhan dirinya sebagai calon presiden (capres).

Muntasir mengatakan, sekitar 400 dari 500-an DPD Golkar Tingkat II menolak rencana Rapimnassus yang dipercepat dari jadwal reguler partai pada Oktober itu. Dan saat ini ratusan pimpinan DPD Tingkat II itu bersiap merapat ke Jakarta guna menyampaikan sikap atas rencana Rapimnassus tersebut.

Menurut Nurul Arifin, di Golkar tidak ada budaya dongkel-mendongkel seperti itu. "Tidak ada budaya melakukan tindakan tidak terhormat tersebut. Semua ada saluran aspirasi dan aturannya," kata dia.

Yang tidak puas dengan kebijakan Golkar, Nurul menganjurkan sebaiknya dikomunikasikan ke dalam Golkar dan tidak perlu ribut di luar.
(Aco)