TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menegaskan, bukanlah cerita baru kalau pemerintahan SBY-Boediono berperilaku aneh dalam mengelola sejumlah permasalahan di bidang hukum. Selain mengambangkan kasus Bank Century, beberapa masalah lain yang kemudian membuat kekecewaan publik terhadap pemerintahan ini.

"Anda masih ingat, baru pekan lalu pemerintahan ini kalah lagi di PTUN, sehingga kasus pergantian Gubernur Jambi definitif harus ditunda. Aneh, kantor presiden sering kalah di pengadilan," sindir Bambang, Kamis (24/5/2012).

Yang terbaru, lanjut Bambang, terkait pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby.
Tentu saja, imbuhnyagrasi untuk Colby juga aneh. "Bayangkan, kita sedang all out memerangi jaringan narkoba internasional yang terus merangsek ke negara kita, tetapi presiden malah memberi grasi kepada tersangka warga negara asing yang terlibat kasus narkoba. Aneh bin ajaib," tandasnya.

Hal lainnya, terkait sikap ngotot Kemenkumham menerbitkan rencana kebijakan pengetatan remisi bagi terpidana korupsi, terpidana narkoba dan terpidana terorisme. Ia kemudian menantang Denny Indrayana untuk berani mengecam presiden yang memberi grasi kepada Corby.

"Kalau dia diam, itu cerminan standar ganda yang dipraktikan pemerintahan ini dalam mengelola sejumlah kasus hukum. Aspek yang seharusnya menjadi kekhawatiran kita bersama dari kebijakan grasi untuk corby adalah hilang atau menurunnya efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba," katanya.

Bandar besar narkoba, sambung Bambang yang juga salah seorang anggota Komisi III DPR ini menambahkan, akan menilai bahwa selain oknum aparaturnya gampang disogok, pemerintah RI bisa melunak hanya karena loby.

"Grasi untuk Corby bisa menjadi preseden buruk. Bukan tidak mungkin, para bandar besar akan menjadikan australia sebagai base untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Kalau ada masalah, bukankah pemerintah RI bisa diajak damai dengan lobi-lobi?" sindir Bambang Soesatyo.

Hukum: