Program Hemat Energi Ibarat Lucu-lucuan Saja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menyampaikan pidato gerakan nasional penghematan energi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/5/2012). Namun sejumlah pihak malah menilai kebijakan itu tidak menjawab permasalahan secara komprehensif di sektor energi.

Malah kebijakan tersebut mencerminkan ketidakseriusan pemerintah mengenai sektor energi.

“Mengomentari pidato Presiden SBY soal program penghematan energi ibarat 'lucu-lucuan' saja. Tidak serius dan tidak mencerminkan kebijakan komprehensif sektor energi. Kalau pidato hanya berupa 'pengumuman' ajakan hemat kenapa harus presiden? Terlalu teknis dan tidak menyeluruh,” kata Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani, di Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Menurutnya, sebagai ketua umum DEN (Dewan Energi Nasional), Presiden harusnya fokus kepada pembenahan Kebijakan Energi Nasional. Karena sektor energi tidak melulu soal BBM tapi menyeluruh dari berbagai sumber energi itu sendiri.

Karenanya seharusnya pemerintah, tegas dia, segera mengkaji penting dan urgensi sektor energi harus menjadi "leading sector" berbagai kebijakan pembangunan. Agar berkelanjutan, konstitusional dan benar-benar akhirnya membawa kesejahteraan rakyat.

“Saat ini dalam dokumen negara, Bappenas menyebutkan sektor energi menjadi fokus nomor 8 artinya energi belum dianggap sebagai driven force, amat disayangkan," kritiknya.

Lebih lanjut, Dewi meminta Pemerintah berhentilah berwacana dan jangan hanya mengurusi soal pencitraan. Ia mendorong pemerintah melakukan segera revolusi kebijakan sektor energi.

“Program penghematan penggunaan BBM hanya menjadi salah satu parsial sektor energi yang bersifat jangka pendek. Sebagai state atau negara tentunya pemikiran berbagai jangkauan waktu yang harus menjadi fokus, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang," katanya.

Pengurus harian YLKI Tulus Abadi mengkhawatirkan kebijakan energi yang dinyatakan SBY, akan menjadi ‘macan ompong’. Apalagi, demikian ia menyayangkan, Instruksi Presiden terhadap penghematan energi seluruh jajaran instansi pemerintah, BUMN/BUMD tidak diperjelas lebih detail.

“Jadi ada ukurannya. Sehingga kalau pejabat dari instansi tersebut tidak melaksanakan instruksi tersebut bisa dikenakan sanksi,” katanya.

Ayo Klik: