TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akibat kian memanasnya situasi Papua, saat ini ada upaya dari sejumlah elite Polri untuk mengintensifkan peranan Densus 88 di bumi Cendrawasih. Hal ini ditandai dengan adanya upaya untuk menjadikan Ketua BNPT Irjen Tito Karnavian sebagai Kapolda Papua.

Indonesia Police Watch (IPW) dengan tegas menolak upaya elite Polri untuk mengintensifkan Densus 88 di Papua. "Persoalan Papua bukanlah masalah terorisme, tapi masalah kesenjangan sosial ekonomi yang berkepanjangan," tulis Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (16/6/2012).

Menurut Neta, jika gagasan itu dilaksanakan maka IPW khawatir Papua akan menjadi Daerah Operasi Densus 88. "Artinya akan terjadi penanganan keamanan dengan pola represif, yang mengedepankan penggunaan senjata. Padahal yg dibutuhkan Papua saat ini adalah pola-pola penanganan yang persuasif, dialogis, dan pendekatan sosial. Polri harus mengedepankan dan memaksimalkan peranan Bimas dan intelijen untuk melakukan deteksi dini dan antisipasi situasi," lanjut Neta.

Jika Polri memaksimalkan Densus 88 dan Papua dijadikan Daerah Operasi Densus, IPW khawatir akan terjadi perlawan sengit dari rakyat Papua. Era DOM Timtim versi baru pun akan terjadi di Papua.

Situasi ini bukan mustahil akan dimanfaatkan pihak asing untuk memberi dukungan maksimal pada potensi kekuatan sparatis di Papua, yg ujung-ujungnya Papua akan lepas dari NKRI seperti era Timtim.

"IPW sepakat Kapolda Papua sekarang harus diganti tapi dicarikan figur yag mampu mengkonsolidasikan kepolisian Papua, memaksimalkan Bimas dan intelijen serta aktif membangun dialog dgn masyarakat Papua," lanjut Neta.

baca juga: