TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta jangan mengoperasikan Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri dalam mengamankan kondisi yang terjadi di Papua sekarang ini. SBY lebih baik mengutamakan pendekatan dialogis.

"Papua bukan ladang tepat untuk operasi peperangan Densus 88, yang karakternya spesifik hanya untuk memerangi para teroris," ujar Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).

Menurutnya, penerjunan Densus Antiteror 88 justeru akan membuat kemelut persoalan Papua semakin keruh di samping menyebabkan masa depan situasi keamanannya malah tidak terkendali.

Persoalan Papua, katanya, bersifat kompleks dengan akar utamanya adalah kesejahteraan dan pemenuhan aspek keadilan.

Karenanya, harus ada keinginan pemerintah mengevaluasi perjalanan Otonomi Khusus Papua, yang sejak 2011 urung dilakukan.

"Ini belum pernah disampaikan ke publik, apakah Otsus dan pemberian dana Otsus yang demikian besar itu benar-benar dinikmati masyarakat Papua ataukah tidak, dengan melihat keluhan-keluhan kemiskinan sebagai isu sentral Papua hingga saat ini," tandasnya.