TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendekatan keamanan tak akan berhasil menyelesaikan masalah di Papua. Sebab, substansi masalah di Papua adalah kesejahteraan ekonomi, kenyamanan, dan ingin dihargai.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/6/2012).

Menurut Nasir, penambahan personel Polri maupun TNI justru menimbulkan masalah baru. Lagipula, tak ada yang bisa menjamin pengawasan pergerakan personel di lapangan.

"Pemerintah pusat pendekatannya materi. Padahal bukan itu yang mereka dibutuhkan, tapi bagaimana mereka dihargai," ujar Nasir.

Seharusnya pemerintah pusat melakuan pendekatan dialog dan pembangunan. "Dialog dalam rangka untuk mengetahui apa sih (kemauannya). Bahwa ada (pihak asing) yang bermain-main makanya Boy Rafli (Kabag Penum Polri) mengatakan belum ditemukan keterlibatan asing. Wah, enngak mungkin enggak ada kepentingan dan seharusnya segera diindefikasi pihak asing apa. Apakah berkaitan dengan sumber daya alam?" paparnya.

Nasir kaget mendapat informasi tentang rencana Markas Besar Polri menurunkan kekuatan penuh untuk menangani wilayah Papua menyusul meningkatnya aksi penembakan. "Kami akan undang Baharkam (Badan Pemeliharaan dan Keamanan) untuk menanyakan itu," ujar Nasir yang juga Ketua DPP PKS itu.

Lihat Juga: