TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri segera mengganti Kapolda Papua, Wakapolda, dan Dirintelkam Polda Papua. "Mutasi ini perlu dilakukan agar jajaran Polda Papua bisa segera dikonsolidasikan, untuk kemudian membangun sistem keamanan yang solid di Papua," tulis Direktur IPW, Neta S Pane, Selasa (19/6/2012).

Menurut Neta, sistem keamanan, deteksi dini dan dialog degan masyarakat tidak akan bisa terbangun, jika jajaran Polda Papua tidak solid. "Ketidaksolidan itu terlihat dari tidak terantisipasinya aksi-aksi massa belakangan ini. Bahkan aksi tsb sdh membuat polisi menjadi korban,"jelasnya.

IPW juga mengimbau pemerintahan SBY agar mendesak Kapolri segera mengevaluasi kinerja jajaran Polda Papua. "Jangan gara-gara elite-elite Polda Papua tidak solid, jajaran kepolisian di Papua menjadi tidak profesional dalam menjaga kamtibmas di daerah itu. Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban dlm konflik berkepanjangan," katanya.

Lebih jauh Neta menjelaskan, dari penelusuran IPW, di Papua ada dua kelompok masyarakat, pesisir dan pegunungan. Kelompok masyarakat pegunungan lebih radikal dan militan. "Mereka terlalu gampang dipropokasi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Sejumlah kekacauan belakangan ini diduga akibat rekayasa dan ulah propokatif oknum itu," ujarnya.

Jika jajaran Polda Papua solid, katanya, hal ini tidak akan terjadi. Polda akan lebih bisa melakukan deteksi dini dan antisipasi serta melakukan dialog kepada masyarakat agar tidak mudah terpropokasi, meskipun kesenjangan sosial ekonomi begitu tinggi di Papua. 

"IPW mensinyalir ada indikasi aksi-aksi massa direkayasa untuk saling menjatuhkan citra pejabat publik di Papua. Jika Polda Papua solid hal ini tidak akan terjadi. Untuk itu IPW mendesak Kapolri segera melakukan "cuci gudang" di Polda Papua dan menempatkan figur yang mampu melakukan dialog degan masyarakat, deteksi dini, dan antisipasi situasi degan cepat dan cermat agar kekacauan tdk berkepanjangan," katanya.

baca juga: