Pro Pemodal Penyebab Indonesia Berpotensi Jadi Negara Gagal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan masuknya Indonesia sebagai negara yang berpotensi gagal oleh The Fund For Peace(FFP) karena memilih strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang pro-pemodal.

Masuknya Indonesia tersebut juga menyakitkan semua elemen bangsa.

"Fakta-fakta tersebut diabaikan. Pemerintah RI tetap melanjutkan kebijakan makro dengan memburu pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas," kata Eva kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Jumat(21/6/2012).

Lebih jauh Eva menjelaskan bahwa hal tersebut kontras dengan pujian memabukkan lembaga keuangan internasional IMF dan Word Bank (WB) yang memasukkan RI ke G20. Walau sama-sama lembaga yang disetir Pemerintah Amerika, keduanya berlawanan perspektif, FFP pro-kesejahteraan rakyat sedangkan IMF/WB pro kepentingan pemodal.

Riset FFP tersebut lanjut Eva juga paralel dengan riset UNDP tahun lalu yang melaporkan kemerosotan HDI (human development index) Indonesia dari rangking 108 dari 169 negara (2010) menjadi ranking 124 dari 187 di 2011.

Demikian juga laporan donatur ADB di awal tahun 2012 yang merisaukan pertambahan ekstrim jumlah orang miskin di negeri ini sebsar 2 ,7 juta dalam 3 tahun terakhir (fenomena ganjil di ASEAN).

Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan pilihan sadar pemerintah atas strategi pembangunan makro dengan orientasi neo-liberal yang pro-pemodal ini sebenarnya mencerminkan pilihan untuk membiarkan negeri ini menjadi negara gagal atau failed state.

"Presiden memilih mendapat pujian para pemilik uang daripada doa syukur dari para marhaen. Presiden juga sengaja memilih jalan mudah masuk jebakan ketergantungan penjaja utang daripada jalan terjal melaksanakan perintah konstitusi untuk memandirikan ekonomi nasional," tegasnya.

Strategi ekonomi makro yang tidak mendistribusi sumber daya ekonomi ini, menurut Eva akibat adanya kepemimpinan politik yang elitis. Menutup partisipasi ekonomi rakyat sehingga semakin menjauh dari cita-cita sila Pancasila, tepatnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

"Dari visi kepemimpinan presiden yang tidak mengarah pada perwujudan kedaulatan, kemandirian. Apalagi kemerdekaan ekonomi, jangan mimpi RI jadi strong state di tahun di 2014 atau di riset FFP berikutnya," pungkasnya.