Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Hadjriyanto: Ideologi Semua Capres Hanya Ingin Berkuasa

Menurut Hadjriyanto, keadaan ini berbanding terbalik dengan politik di negara-negara Barat.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Abdul Qodir
Editor: Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hadjriyanto Tohari, melihat sejumlah nama calon presiden (capres) yang muncul tidak memiliki pembeda ideologi. Mereka hanya ingin berkuasa menjadi presiden.

Demikian disampaikan Hadjriyanto di Gedung DPR/MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/7/2012).

Menurut Hadjriyanto, keadaan ini berbanding terbalik dengan politik di negara-negara Barat. Sebab, mereka mempunyai ideologi yang jelas, yakni konservatif atau liberal, kendati cenderung mengambil posisi ke tengah.

"Sementara di Indonesia 'babar pisan', tidak ada bedanya. Secara ideologi mereka sama, yaitu ideologi ingin berkuasa menjadi presiden. Itu saja. Sementara program-programnya hanyalah aksesori belaka," kata Hadjriyanto.

Menurutnya, keadaan itu hampir sama dengan semua undang-undang yang diproduksi Indonesia.

"Semua mencantumkan UUD 1945 dalam konsiderannya, semuanya dikatakan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi, itu hanya formalitas belaka. Sementara, isi undang-undangnya bisa saja sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila dan konstitusi," ucap politisi Partai Golkar itu.

Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) selama ini, Hadjriyanto melihat tak ada pertarungan ideologi. Bahkan, paradigma partai politik pengusungnya seringkali tidak tercermin dalam figur pasangan capres dan cawapresnya.

Rekomendasi Untuk Anda

"Lihat saja, partai Islam bisa kok mengusung partai nasionalis yang tidak berdasarkan agama," ujarnya.

Kecenderungan keadaan itu, lanjut Hadjriyanto, adalah positif karena menunjukkan tuntasnya Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa. Namun, berdampak negatif dilihat dari aspek lain, yaitu terjebak dalam ideologi pragmatisme yang kering nilai dan cita-cita luhur.

"Akhirnya perpolitikan nasional terjebak dalam pragmatisme yang materialistis. Mungkin ketiadaan nilai-niai ideologis inilah yang mengakibatkan maraknya perilaku koruptif di kalangan politisi, pejabat negara, dan pemerintahan," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas