TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDIP percaya KPK akan bersikap profesional dan meminta kejelasan dari semua pihak yang diduga terkait dengan kasus korupsi yang menimpa kader Emir Moeis.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/7/2012).

Menurut Puan, PDIP menghormati langkah hukum yang diambil KPK. "Kami harap semua pihak mengedepankan azas praduga tidak bersalah," ujar Puan.

KPK menetapkan Izederik Emir Moeis yang saat ini menjadi Ketua Komisi XI DPR sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Tarahan, Lampung, sejak 20 Juli 2012. Politisi PDIP itu diduga telah menerima hadiah atau janji terkait proyek yang digarap 2004 itu.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Advokasi dan Hukum Trimedya Panjaitan, mengatakan dirinya akan memimpin tim kuasa hukum yang akan mendampingi advokasi dan proses hukum Emir Moeis.

"Saya ketua bidang hukum, semua kader yang berurusan dengan hukum apalagi kader-kader yang bermasalah, urusannya sama saya," ujar Trimeedya.

Trimedya yang juga anggota Komisi III DPR RI, mengatakan bahwa dalam waktu yang singkat pihaknya bersama tim bidang hukum akan melakukan pertemuan dengan Emir untuk mendengarkan keterangannya.

"Kami akan melakukan pertemuan, paling lama besok. Kami dengar-dengar dulu bagaimana keterangan Emir. Pokoknya besok dipanggil," tegasnya.

Pemanggilan yang akan dilakukan oleh Trimedya dalah untuk menggali keterangan yang akan dihimpun oleh DPP. Terkait proses hukum di KPK, pihaknya tidak memiliki kewenangan apa-apa untuk melakukan intervensi.

"Kita hormati proses hukum, tindakan selanjutnya kita serahkan kapada KPK," jelasnya.

Baca Juga: