Pengamat: Kader Kutu Loncat Cuma Cari Kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik senior dari CSIS, J Kristiadi menilai bahwa kader yang pindah dari satu partai ke partai lain alias kutu loncat bukanlah kader yang benar.

"Itu rombongan yang sama-sama oportunis yang hanya mencari kekuasaan," kata J Kristiadi kepada wartawan usai mengikuti persidangan SKLN DPR Papua dengan KPU Pusat di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (30/7/2012).

Selain itu, lanjut Kristiadi mengatakan bahwa kader yang suka hijrah tersebut tidak mendidik seseorang mempunyai motivasi untuk memajukan partai yang sudah membesarkannya.

"Dan, ketika suatu saat berkuasa, itu akan menjadi amanah mereka," kata J Kristiadi.

Fenomena kader 'kutu loncat' dari parpol satu ke parpol lainnya semakin meningkat menjelang pemilu 2014. Fenomena tersebut mencerminkan gagalnya kaderisasi parpol.

Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kader yang suka hijrah ke partai lain berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disebabkan partai yang menerima kader partai politik kutu loncat tersebut tidak menyediakan dana modal kampanye calon legislatif dengan sukarela, namun ada kompensasinya yang dapat berbentuk korupsi anggaran maupun kebijakan.

"Kader kutu loncat itu setelah jadi anggota DPR pada nantinya akan menyerahkan sejenis uang wajib ke parpol yang meminjaminya uang kampanye caleg. Uang wajib yang diserahkan dapat dalam bentuk konsensus kebijakan atau dalam bentuk korupsi anggaran," ujar Apung Widadi, peneliti Divisi Korupsi dan Politik ICW di Jakarta, Minggu (22/07/2012).

Ayo Klik: