Prof Satrio: Pajak Harus Benar Jika Ingin Tarif Kuliah Adil

Laporan Pradita Seti Rahayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Satrio Soemantri Brojonegoro, mengatakan, jika ada keseragaman tarif untuk pendidikan tinggi, tidak akan ada keadilan.

"Kalau diseragamkan semua, malah tidak akan ada keadilan," katanya saat menghadiri diskusi publik UU Pendidikan Tinggi di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Selasa (31/7/2012).

Menurut Satrio, ketidakadilan ini berawal dari pajak yang belum jelas. Satrio menyatakan, negara bisa menanggung semua biaya pendidikan jika pajak yang dibayarkan setiap warga negara sudah benar.

"Yang kaya, ya bayar (pajak) lebih besar dari yang miskin," kata Satrio.

Dampak dari itu, calon mahasiswa dari seluruh Indonesia cukup menjalani tes akademis saja. Sehingga peluang setiap calon mahasiswa untuk menikmati perguruan tinggi adalah sama.

Selain itu, profesor yang pernah menjabat Ketua Jurusan Teknik Mesin di ITB mengatakan, perangkat hukum dan undang-undang di Indonesia belum lengkap dan masih lemah.

"Belum bisa mengikuti perkembangan zaman. Undang-undang keuangan negara kita saja masih mengacu pada ICW tahun 1927," kata pria berkemeja putih biru ini.

LBH Jakarta mengadakan diskusi publik bertajuk "Penuhi Hak Atas Pendidikan dan Rebut Kebebasan Akademik", Selasa (31/7/2012).

Diskusi ini membahas apa yang ditawarkan oleh UU Pendidikan Tinggi. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah guru besar dari universitas, seperti ITB, Unair, UGM, UI, mahasiswa, Komite Nasional Pendidikan, serta Paguyuban Pekerja UI.

KLIK JUGA: