Pemerintah Harus Tegas Terhadap Kasus Rohingya

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Pemerintah dianggap belum berbuat banyak atas kasus pembantaian Rohingya yang melibatkan pemerintah Myanmar.

Frans Magnis Suseno, salah seorang pemuka agama ummat Katolik ini, mengatakan bahwa pemerintah harus menyatakan sikapnya terkait dengan pembantaian etnis yang beragama muslim di Myanmar.

"Pemerintah harus tegas dan meminta sikap PBB terkait investigasi yang dilakukan PBB," jelasnya di Jakarta (04/08/2012)

Menurutnya, sampai detik ini pemerintah belum menyatakan sikap sebagai negara besar.

"Sebagai negara muslim demokratis dan berpopulasi tinggi semestinya kita perlu menekan PBB agar memberikan kejelasan mengenai kasus ini," ujarnya.

Ia berharap dengan dorongan pemerintah terhadap PBB maka akan ditemui kejelasan mengenai status etnik Rohingya (kaum Benggali) yang dibantai dalam peristiwa rohingya.

Sehingga nantinya akan ditentukan melalui hukum internasional mengenai hak kewarganegaraan yang bisa didapatkan etnik Rohingya ketika terdapat indikasi pelanggaran terhadap pelanggaran HAM yang melibatkan pemerintahan Myanmar.

Sampai detik ini, etnik Rohingya tidak diakui oleh pemerintah Myanmar sehingga keberadaannya menyulitkan negara lainnya.

Ia berharap bahwa sikap indonesia dapat membawa perubahan terhadap nasib minoritas muslim di beberapa negara di ASEAN.

"Di Thailand, Filipina serta negara lainnya selalu terjadi diskriminasi terhadap umat muslim, padahal tidak semestinya ini terjadi," ujarnya.