JK: KPK Lebih Netral Tangani Kasus Simulator SIM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dinilai banyak pihak memperebutkan kasus korupsi pengadaan simulator roda dua dan empat Korlantas Polri.

Hal itu memunculkan penafsiran bahwa terjadi ketengangan antarlembaga penegak hukum.

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan yang terpenting saat ini adalah penyelesaian kasus korupsi tersebut. Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan institusi mana yang akan menangani kasus tersebut.

"Kalau dua-duanya bisa menyelesaikan, wah bagus sekali. Tetapi kalau terjadi pertentangan, ya salah satunya harus menyerahkan perkara itu kepada yang lain," kata Jusuf Kalla (JK) di kediamannya, Jakarta, Minggu (5/8/2012).

JK mengaku tidak mendalami masalah aturan antarkedua lembaga penegak hukum tersebut. Kedua institusi itu, kata JK, mengklaim lebih dulu menangani kasus yang menyeret pejabat kepolisian di Polri.

"Tapi upaya lebih netral mestinya KPK. Ini kalau kita berdiri tegak di unsur netralitas, mungkin KPK bisa (usut dan tuntaskan kasusnya). Walaupun di KPK sendiri banyak polisi. Ini bekerjasama sebenarnya juga bisa, kenapa tidak? Jangan lupa, di KPK yang periksa polisi juga," kata Ketua Umum PMI itu.

Mengenai desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan intervensi kasus tersebut, menurut JK ada kesalahpahaman.

JK mengatakan, Presiden bukan melakukan intervensi tetapi dapat memerintahkan. Pasalnya, kepolisian dan kejaksaan merupakan lembaga di bawah Presiden.

" Jadi seperti saya katakan dulu soal Bank Century, saya tidak intervensi tetapi memerintahkan agar polisi ambil tindakan. Jadi pada dasarnya presiden perintahkan polisi untuk mengambil tindakan yang perlu karena polisi dibawah presiden," ungkapnya.

Ketika ditanya mengapa SBY tidak melakukan perintah hingga kini, JK mengaku tidak tahu. "Mungkin presiden anggap kerjasama itu lebih baik. Jadi mungkin polisi dan KPK kerjasama itu lebih baik," tuturnya.

KLIK JUGA: