SBY: Percepatan Reformasi Birokrasi Tak Bisa Ditawar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  menyampaikan Pidato Kenegaraan depan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (16/8/2012).

Presiden dalam pidatonya antara lain membahas  mengenai reformasi birokrasi dan good governance. "Ini menjadi sangat penting, mengingat untuk mengelola negara yang besar dan luas ini memerlukan kesungguhan dan keseriusan dari segenap aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kita semua berbagi peran dan tanggung jawab. Apa yang kita putuskan di Jakarta, keberhasilannya ditentukan pula oleh pemerintahan di daerah-daerah," kata SBY.

Menurut SBY, pemerintahan di daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di seluruh pelosok tanah air.  "Mereka yang melayani pagi dan sore, siang dan malam, adalah pahlawan-pahlawan pembangunan yang mengabdi tanpa pamrih. Saya bangga atas perjuangan saudara-saudara yang  tidak kenal lelah," ujar SBY.

Dalam mengelola pemerintahan, Presiden mewajibkan agar seluruh jajaran birokasi dapat lebih meningkatkan peran dan fungsinya secara optimal dan maksimal. 
"Pelayanan publik harus menjadi salah satu bagian mendasar dalam reformasi birokrasi. Percepatan reformasi birokrasi, tidak dapat ditawar-tawar. Percepatan reformasi birokrasi sangat penting, agar tercipta jajaran aparatur negara yang handal, profesional, dan bersih, berdasarkan kaidah-kaidah good governance and clean government," kata SBY. 

Dijelaskan pula pengelolaan pemerintahan juga terus kita iringi dengan perluasan peran publik mulai dari partisipasi pada perencanaan pembangunan, hingga membuka akses publik untuk ikut mengawasi kegiatan pengelolaan pemerintahan. Inilah bagian penting dari pemerintahan yang melibatkan partisipasi publik. Inilah esensi dari sebuah pemerintahan “open government”.  

"Sungguh pun reformasi birokrasi terus kita galakkan, tapi masih  dijumpai jajaran birokrasi yang belum responsif, cenderung lalai, dan bahkan menghambat jalannya pembangunan.  Tabiat dan perilaku seperti ini harus kita ubah dan akhiri," ujarnya. (aco)