Bibit Waluyo: Kesadaran Membayar Pajak Itulah Hal Terpenting

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menyambut baik pelaksaanaan Sensus Pajak Nasional tahap kedua, 1 Mei 2012 hingga 31 Oktober 2012. Program Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan untuk melancarkan pembayaran pajak harus didukung karena pajak adalah urat nadi pembangunan. Bahkan, bisa dikatakan kelancaran pembangunan bersumber dari pajak.

"Sensus pajak itu suatu upaya yang baik, dan wajib kita dukung, karena nasib pembangunan itu ada di pajak," kata Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, di Kompleks Kantor Bupati Jawa Tengah baru-baru ini.

Bukan tanpa alasan, sumbangsih pajak bagi Provinsi Jawa Tengah tampaknya mendominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terbukti, hasil penarikan pajak mencapai 80 persen dari jumlah keseluruhan PAD, dan menempati lebih dari 50 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jumlah itulah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Bibit menandaskan sebagian besar dana pembangunan berasal dari pajak, pajak besar sedang maupun pajak menengah. Masyarakat pun tidak usah khawatir atau takut terhadap pelayanan pajak karena banyak kemudahan bagi wajib pajak yang taat. Ia memberi contoh untuk warga yang tidak punya uang atau kesulitan membayar pajak bisa diberi kemudahan semisal pencicilan.

Orang nomor satu se-Jawa Tengah itu menyatakan institusi pajak di negara maju maupun berkembang harus dikelola dengan profesional. Oleh karena itu Bibit sangat mendukung program reformasi birokrasi di Ditjen Pajak. "Reformasi di bidang pajak pun penting, reformasi kan berarti mereform atau menata ulang agar lebih baik. Tetapi kesadaran rakyat untuk membayar pajak itulah yang terpenting," jelasnya.

Guna meningkatkan kesadaran rakyat untuk membayar pajak, Bibit menyarankan agar Ditjen Pajak membuat berbagai program yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Menurutnya, reformasi birokrasi juga menjadi salah satu acuan masyarakat untuk menilai apakah uang pajak yang dibayarkan sudah dikelola dengan baik, dari sisi pemungutan maupun pemanfaatannya.

“Jika reformasi pajak berjalan dengan baik, maka kesadaran masyarakat juga akan meningkat.” ungkapnya. Bibit berharap agar kasus-kasus seperti TH dan AS tidak terulang lagi di masa mendatang. Dia pun menyambut baik upaya kerjasama yang dijalin Ditjen Pajak dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan kerjasama tersebut, oknum pegawai Ditjen Pajak yang nakal dapat diberikan hukuman yang berat, sehingga diharapkan ada efek jera di masa mendatang.

Narasumber: Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah