TRIBUNNEWS.COM - JAKARTA - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) sepertinya jadi elemen yang paling ngotot menentang rencana pemerintah menaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 7 persen. Uchok Sky Khadafi, Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas FITRA, melihat ada keanehan pada rencana tersebut.

Ia menyebut kenaikan gaji tersebut diambil bukan lantaran APBN surplus. Tapi, kata Uchok, pemerintah melakukan pinjaman atau utang kepada PT Taspen demi menjaga istilah 'negara adalah negara pegawai'.

Uchok menuturkan peminjaman kepada PT Taspen dilakukan pemerintah sejak tahun 2007 sebesar Rp 1,6 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 2,4 triliun, tahun 2009 sebesar Rp 3 triliun, tahun 2010 sebesar Rp 1,2 triliun, dan pada tahun 2011, sebesar Rp 3,4 Triliun.

"Jadi, total utang pemerintah kepada PT. Taspen untuk menalangi kenaikan gaji pegawai negari sejak tahun 2007 - 2011 sebesar Rp11,8 triliun," sebut dia kepada Tribun, Jakarta, Sabtu (25/8/2012).

"Dengan demikian, kenaikan gaji pegawai sangat melukai masyarakat, oleh karena, belanja pegawai Rp 241,1 triliun untuk 4,7 juta pegawai," tegasnya kemudian.

Hal ini, lanjut Uchok, timpang bila dibandingkan anggaran kemiskinan. Berdasarkan data BPS dengan menggabungkan penduduk sangat miskin, miskin, dan hampir miskin sebesar 55,52 juta (22,8%). Namun hanya menerima alokasi anggaran sebesar Rp75,3 triliun. Ini berarti 3 kali lebih rendah dari belanja pegawai.

"Dan hal ini berati RAPBN 2013 bukan anggaran milik rakyat miskin. Apalagi yang lebih jelas dan nyata adalah rakyat miskin akan menerima dampak langsung dari kenaikan gaji pegawai ini adalah kenaikan harga-harga kebutuhaan pokok, dan pengalaman yang selalu bicara, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok selalu dibiarkan oleh pemerintah," ujarnya.

Adapun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menilai kenaikan gaji PNS, TNI/Polri, untuk tahun depan tidak terlalu besar.

"Di tahun 2013 ini lebih kepada pertama soal penambahan pegawai yang terbatas sekali," kata Mendagri di Istana Presiden Jakarta, Kamis silam.

Menurut dia gaji ke-13 bagi PNS dan pensiunan juga diberlakukan 2013 nanti termasuk kenaikan pangkat secara berkala.

"Kenaikan pangkat memang bertambah gaji, tapi secara permanen tidak menambah gaji," kata Mendagri.

Sebelumnya Presiden SBY dalam pidato soal APBN 2013 dan Nota Keuangannya di gedung DPR RI menyebut rencana kenaikan gaji PNS, TNI/Polri, sebesar 7 persen di 2013. Lanjut Mendagri  ratio pegawai tidak terlalu besar, dibawah 2,5 persen jumlah penduduk. "Kalau dibandingkan dengan negara ASEAN itu ada yang 3 persen," ujarnya.

Mendagri menggambarkan, persoalan yang dihadapia dalah tidak meratanya distribusi pegawai.

"Seperti DKI ini berlebih pegawainya. Di daerah kurang pegawainya. Distribusi itu yang kita atur lagi," kata Mendagri.