TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hartati Murdaya, pemilik PT. Hardaya Inti Platation memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (12/9/2012) pagi.

Ia akan diperiksa sebagai tersangka pada kasus dugaan suap penerbitan hak guna usaha (HGU) perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah.

Hartati hadir di kantor KPK sekitar pukul 09.45 WIB dengan menumpangi sebuaambulans dari RS Medistra Gatot Subroto Jakarta Selatan. Saat ditanyai wartawan, Hartati yang naik kursi roda, enggan untuk berkomentar seraya bergegas didorongr masuk kerabatnya masuk ke kantor KPK.

Seperti diketahui, panggilan pemeriksaan Hartati sebagai tersangka merupakan yang kedua.

Sedianya mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu diperiksa pada Jumat 7 September lalu, namun Hartati tidak memenuhi panggilan hari itu dengan dalih mengalami gangguan kesehatan.

KPK pun meminta pengelola Pekan Raya Jakarta itu mengirimkan hasil diagnosa dokter atas penyakit yang dideritanya.

KPK menetapkan Hartati sebagai tersangka atas dugaan menyuap Bupati Buol, Amran Batalipu. Pemberian suap tersebut diduga terkait kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Hartati pun terancam hukuman lima tahun penjara. Dalam kasus ini, KPK juga sudah menetapkan Bupati Amran dan dua anak buah Hartati, yakni Yani Anshori dan Gondo Sudjono sebagai tersangka. Adapun Yani dan Gondo masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.


(Edwin Firdaus)