Dikritik Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Rp 23 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR dari Fraksi PPP, Achmad Dimyati Natakusumah, mengkritik anggaran perjalanan dinas pemerintah pusat sebesar Rp 23 triliun dalam setahun.

'Saya kira itu anggaran perjalanan dinas pemerintah yang terlalu besar," kata Dimyati dalam diskusi di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (12/9/2012).

Menurut dia pemerintah sebaiknya menjelaskan secara terbuka ke publik soal besaran anggaran perjalanan dinas.

"Transprasansi anggaran dari pemerintah saya kira diperlukan. Pembiayaannya di break down sehingga jelas," kata Dimyati.

Dikatakan kunjungan kerja atau studi banding baik oleh anggota DPR maupun pejabat pemerintah sebenarnya masih diperlukan sebab bagian dari kebutuhan negara berkembang seperti Indonesia yang masih perlu informasi perkembangan di luar negeri.

"Yang penting dari sisi manfaatnya. Ada yang studi banding atau kunjungan kerja tapi tidak menghasilkan apa-apa, datang sebagai penonton saja," kata Dimyati.

Klik: