Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Anis Matta Nilai Revisi UU KPK Wajar

Badan Legislasi (Baleg) DPR masih membahas revisi UU KPK. Banyak pihak tidak menyetujui revisi tersebut karena dikhawatirkan memangkas kewenangan

Anis Matta Nilai Revisi UU KPK Wajar
dok.tribunnews
KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR masih membahas revisi UU KPK. Banyak pihak tidak menyetujui revisi tersebut karena dikhawatirkan memangkas kewenangan KPK di bidang penyidikan dan penyadapan.

Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan revisi UU KPK merupakan sesuatu yang wajar. Pasalnya, UU itu sudah berusia hampir 10 tahun.

"Harus dilakukan revisi tetapi secara komprehensif. Like dan dislike terhadap lembaga kita harus melihat wujud keseluruhan," kata Anis di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/9/2012).

Bila ada pihak-pihak yang tidak menyetujui revisi tersebut, Anis menyarankan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Jangan khawatir, ada MK, jika tidak setuju," kata Sekjen PKS itu.

Sementara Ketua DPR RI Marzuki Alie mengaku belum mengetahui pasal yang direvisi. Namun, ia menegaskan dukungannya kepada KPK untuk memberantas korupsi.

"Korupsi ini sudah menjadi virus yang merusak harkat dan martabat bangsa dan bisa menghancurkan peradaban Indonesia," ujarnya.

Mengenai revisi UU, Marzuki mengatakan ia akan melihat setelah hasil dari pembahasan Komisi III selesai.

"Saya belum tahu apa yang akan direvisi, makanya saya belum mau komentar," tuturnya.

Klik:

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas