Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

UU KPK Dikebiri Demi Kepentingan Pemilu 2014

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai adanya ancaman bagi keuangan negara

UU KPK Dikebiri Demi Kepentingan Pemilu 2014
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ketua KPK baru, Abraham Samad (kiri) berbincang dengan Ketua KPK yang lama, Busyro Muqoddas, sebelum acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2011). Empat pimpinan baru periode 2011-2015 ini akan melaksanakan tugas bersama Ketua KPK sebelumnya, Busyro Muqoddas. (tribunnews/herudin) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai adanya ancaman bagi keuangan negara maupun kekayaan alam yang akan dijadikan lahan finansial untuk kepentingan pemilu 2014.

Menurut Busryo,satu poin yang dijadikan para anggota DPR, mengebiri Undang-undang KPK.

"Potensi APBN,APBD dan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) semakin terancam untuk dijadikan tambang finansial terkait pemilu 2014," kata Busyro, melalui pesan singkat, Selasa (25/9/2012).

Pengebirian, menurut Busyro juga dilakukan, lantaran KPK banyak menggagalkan operasi pengumpulan pundi kekayaan untuk pemilu 2014.

Seperti tergambarkan dari banyak para anggota DPR khususnya Badan Anggaran (Banggar) yang terjerat kasus hukum.

"Bentuk korupsi yang mengalami penguatan adalaah Korupsi Politik. Itu, ditandai sejumlah anggota DPR dan DPRD dalam kasus banggar dan revisi APBD," kata Busyro.

Kendati demikian, Busyro menegaskan, jika ada beberapa anggota DPR dan DPRD diproses KPK itu adalah oknumnya.

"Jika pembalasan tetap digencarkan melalui dan atas nama DPR,itu terjadi contempt of parliament," kata Busyro.

Tak ayal, menurut Busyro, pengebirian itu, sebagai wujud kemaksiatan parlemen.

Selain itu, Busyro menilai, ngawur jika DPR menyebut KPK adalah lembaga ad hoc. Sebab,  dalam risalah UU KPK tidak ada kata-kata ad hoc.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Edwin Firdaus
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas