Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Komisi III Desak Ungkap Oknum yang Memperlemah KPK

Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika meminta Bambang Widjojanto untuk mengungkap oknum

Komisi III Desak Ungkap Oknum yang Memperlemah KPK
net
Politisi asal Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika 

TRiBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika meminta Bambang Widjojanto untuk mengungkap oknum yang ingin melemahkan KPK. Hal itu terkait perkataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto di KPK.

"Ya sebut saja namanya, kan bagus jadi enak, karena  penegak hukum itu bukan LSM, jadi menuduh orang kan jelas, oh tersangkanya ini, jadi jelas," kata Pasek di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Pasek lalu meminta Bambang untuk membaca Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012. "Ketika dia fit and proper tes dia baca nggak," katanya.

Pasek mengatakan pembuatan UU tergantung dinamika yang ada. Dikatakannya tidak semua ingin merevisi UU KPK tersebut. Tapi, kata Pasek revisi itu perlu pasalnya ada beberapa norma yang perlu penajaman.

Pasek mengatakan, revisi UU ini masih berada di prolegnas dan belum menjadi RUU. Untuk itu, Pasek mengharapkan adanya revisi UU tersebut.

"Ini masih embrio sekaranglah saatnya untuk memberikan masukan. Kalau belum apa-apa sudah dicaci maki, ya kita ketawa juga," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menduga jika perubahan undang-undang KPK bukan keinginan seluruh anggota DPR. Menurutnya, pelemahan KPK melalui rencana revisi UU KPK hanya sengaja didengungkan oleh sejumlah oknum legislator saja.

"Itu sebenarnya kemauan beberapa oknum di DPR saja. Bisa diliat bebrapa orang yang gemar dan getol untuk revisi," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Selasa (25/9/2012) malam.

Menurut Bambang, beberapa orang yang getol menggembar-gemborkan rencana revisi di mana ada beberapa draft perubahan yang dianggap melemahkan KPK, sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Seperti kewenangan melakukan penyadapan, yang juga diberikan kepada lembaga lain.

"Keinginan mengambil (memangkas) beberapa kewenangan yang dasar argumentasinya masih bisa diperdebatkan contoh soal penyadapan," katanya.

Berita Terkait: Revisi UU KPK

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ferdinand Waskita
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas