Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

KPK Sebaiknya Dimasukkan dalam UUD 1945

Wamenkumham Denny Indrayana mengkritisi wacana bahwa KPK adalah lembaga ad hoc atau permanen. Menurutnya, komentar tersebut tidak berdasar.

KPK Sebaiknya Dimasukkan dalam UUD 1945
Tribun Timur/Rudhy
Wamenhuk HAM Denny Indrayana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wamenkumham Denny Indrayana mengkritisi wacana bahwa KPK adalah lembaga ad hoc atau permanen. Menurutnya, komentar tersebut tidak berdasar.

"Kalau memang ada dasarnya itu kan harus ada risalah dalam UU KPK," kata Denny dalam Diskusi Bulanan Kemenkumham yang digelar di Aula Soepomo, Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis (27/9/2012).

Denny menegaskan, lembaga KPK sebaiknya tetap ada dalam jajaran lembaga penegakan hukum di bidang pemberantasan antikorupsi.

Denny membandingkan dengan KPK yang berada di beberapa negara, misalnya seperti Malaysia dan Thailand, yang telah memasukkan lembaga KPK-nya ke dalam Undang-Undang Dasar negara mereka.

"Kalau bisa di Indonesia juga disamakan, memasukkan KPK ke UUD 1945," kata Denny.

Klik:

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas