Revisi UU KPK
Golkar: Demokrat Ikut Usulkan Revisi UU KPK
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo membantah Golkar sebagai penggagas utama di balik rencana revisi UU KPK.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo membantah Golkar sebagai penggagas utama di balik rencana revisi UU KPK.
"Itu tidak benar," kata Soesatyo ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (28/9/2012).
Dalam beberapa hari terakhir, Golkar disebut berada di belakang pengusul revisi UU KPK yang oleh ICW dinilai untuk memperlemah kewenangan KPK.
Ketua Komisi III DPR dari Demokrat, Gede Pasek Suardika, kemarin menyebut usulan revisi UU KPK pertama kali diajukan Wakil Ketua DPR yang juga politisi Golkar Priyo Budi Santoso Januari 2011 tahun lalu.
Kemudian Komisi III menindaklanjuti dan membuat draf revisi UU KPK ke Baleg DPR.
Lebih jauh Soesatyo kurang tahu persis seperti apa alur ceritanya sehingga revisi UU KPK itu terjadi.
Namun yang jelas, kata dia, semua fraksi termasuk Demokrat juga ikut mengusulkan revisi UU KPK itu.
"Yang saya tahu semua fraksi termasuk Demokrat adalah pengusul. Itu bisa dicek dalam dokumen Komisi III," kata Soesatyo.
KLIK JUGA:
Berita Terkait :#Revisi UU KPK
-
Firli Bahuri Klaim Tugas Lembaganya Tidak Ada Terganggu dengan Hadirnya Undang-Undang Baru KPK
Baca SelengkapnyaKetua KPK Firli Bahuri mengklaim tugas lembaganya tidak terganggu setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan korupsi berlaku.
-
MK Batal Dengarkan Keterangan Kuasa Presiden dan DPR Soal Uji Materi UU KPK Hasil Revisi
Baca SelengkapnyaMajelis hakim konstitusi menunda mendengarkan keterangan dari kuasa Presiden dan DPR RI terkait uji materi UU KPK
-
MK Batal Gelar Sidang Uji Materi UU KPK yang Diajukan Agus Rahardjo Cs
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) juga menunda tiga sidang uji materi terkait permohonan perkara uji materi Undang-Undang KPK hasil revisi
