Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Revisi UU KPK Tak Perlu Dipolitisir

Advokat Teuku Nasrullah menilai banyak yang mempolitisir isu Revisi UU KPK yang kini sudah masuk ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Revisi UU KPK Tak Perlu Dipolitisir
Tribunnews.com/Edwin Firdaus
Teuku Nasrullah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Advokat Teuku Nasrullah menilai banyak yang mempolitisir isu Revisi UU KPK yang kini sudah masuk ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Jangan dipolitisir dan dibahas dari sudut pandang agamawan, sosiologis, budayawan, bahkan ahli Hukum Tata Negara," ujar Nasrullah dalam dialog Polemik bertajuk "Revisi UU KPK" yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9/2012).

Nasrullah mengatakan, apabila dipolitisir seperti ini, maka tidak akan mencapai jalan keluarnya dan dikhawatirkan isu akan semakin melebar. Untuk itu, diperlukan ahli yang memang memahami tentang hukum pidana.

"Bentuklah ahli sistem peradilan pidana, ambil dari universitas secara terpadu. Nah disitu perlu tidak dibenahi sistem peradilan pidana kita," kata Nasrullah.

Lebih lanjut, Nasrullah mengungkapkan, hal yang paling logis adalah, sebaiknya sistem acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) legi generali (Undang-undang bersifat umum) dari UU KPK perlu direvisi dulu.

"Setelah dibahas, barulah masuk ke Revisi UU KPK. Nanti lex specialisnya (Undang-undang bersifat khusus) diatur dalam UU masing-masing," kata Nasrullah.

Klik:

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas