Pemerintah Wajib Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Peringatan hari kesaktian Pancasila dapat dijadikan momentum bagi pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM pada tahun 1965.

"Semua pelanggaran HAM kewajiban negara untuk membereskan ini, berbicara tentang luka-luka anak bangsa. Harusnya ini konsen kepala pemerintahan," kata Anggota Komisi III Desmon Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Politisi Gerindra itu mengatakan rekomendasi DPR mengenai kasus penculikan 1998 juga tidak pernah ditindaklanjuti secara serius. Padahal hampir empat tahun rekomendasi tersebut dikeluarkan.

"Jadi kalau kita berharap banyak pada pemerintah sekarang, saya pikir ini engga mungkin kesampaian," kata Desmon.

Desmon mengungkapkan hingga kini ia tidak melupakan kasus penculikan maupun pelanggaran HAM tahun 1965. Pasalnya, banyak keluarga yang masih bertanya perkembangan kasus tersebut kepadanya.

"Sampai hari ini mereka bertanya kepada saya, bapaknya mati karena apa, anaknya mati karena apa dan kuburannya dimana. Dan ini adalah tanggung jawab moral saya, yang jadi soal hari ini apapun yang kita teriakkan tidak berarti apa-apa," katanya.