TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji siap maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2013 bila masyarakat Sumsel atau parpol menginginkannya.

"Tapi aku belum sampailah kepikiran ke situ. Tapi, kalau ada pertanyaan, Pak kalau nanti rakyat benar-benar mengusung, apa mau? Kita lihat dulu, rakyat yang mana. Sebab, sekarang ini banyak sekali yang mengatasnamakan elemen masyarakat Sumsel menghendaki bapak menjadi gubernur. Aku ini tidak bodoh. Elemen ini, elemen apa? Seberapa kuat organisasi ini? Kalau cuma organisasinya empat atau lima orang, bagaimana itu, mengakar tidak itu sampai bawah, solid atau tidak, jadi untuk apa mengakar kalau tidak solid, perintah atas bagaimana di bawah bagaimana, untuk apa," ujar Susno di Jakarta, Senin (1/10/2012).

Menurut Susno kepastian banyaknya warga Sumsel yang menginginkannya menjadi gubernur harus dilihat dari hasil survei.

"Kalau dukungan jelas, misalnya dukungan dilihat dari hasil lembaga survei yang kredibel, yang tidak direkayasa, bukan karena dibiayai," ujarnya.

Susno mengakui sudah ada beberapa pihak yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat Sumsel menginginkannya maju dalam Pilgub 2013. Namun, ia menganggap biasa karena hal itu semu.

"Kalau dia bisa mengatasnamakan masyarakat Lahat, seharusnya bisa mencalonkan diri menjadi bupati Lahat. Kan ternyata itu tidak" ujarnya.

Bagi Susno, survei sangat menentukan maju tidaknya dirinya dalam Pilgub Sumsel 2013 mendatang.

"Kalau aku yang survei atau aku yang bayar, takut nanti aku diberikan yang terbaik. Bapak elektabilitas nomornya satu, dan aku mencalonkan, tapi hasilnya aku kalah, malu, dapat nomor buncit," ujarnya.

"Mana ada yang mau mencalonkan yang mau bersih-bersih? Kalaupun ada tidak akan langsung aku terima, survei dulu. Tapi bukan survei bayaran, masuk suratkabar, Alex Noerdin itu disurvei (Pilgub DKI Jakarta) bagus, tapi hasilnya nomornya 7, padahal calonnya cuma 6," sindir Susno.

Susno yang merupakan kelahiran Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954, mengatakan bahwa saat ini masyarakat Sumsel membutuhkan gubernur yang berani melakukan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), bisa melakukan pelayanan birokrasi prima, hingga bisa mensejahterakan rakyat dari hasil tambang yang ada.

Susno yang juga mempunyai bisnis batubara pihak keluarga bernama Eldiozz Holding Company ini, mengaku geram dengan buruknya pelayanan pengurusan izin Kuasa Penggunaan (KP) di Sumsel.

Menurut Susno, pelayanan prima itu harus ada kepastian persyaratan, waktu, dan biaya. Namun, bila syarat, waktu, dan biaya pengurusan izin-izin tidak jelas, maka hanya membuat pengusaha yang ingin berinvestasi berpikir ulang dan hanya membuat prustasi.

"Artinya, izin-izin itu tak ada lagi biaya-biaya tambahan, harus jelas biayanya. Kalau memang izin itu biayanya Rp 5 ribu yah Rp 5 ribu, kalau Rp 5 juta yah Rp 5 juta. Kalau misalkan izin KP itu Rp 1 miliar, yah Rp 1 miliar, enggak apa-apa, tulis Rp 1 miliar, tapi ada kepastian. Bukan semacam ini. Kenapa aku bongkar ini. Karena aku ini pelaku ini, tahu aku. Dan apa yang dulu Susno katakan, terbukti kan. Oh begini, aku menuruti. Segala macam ini itu, tapi masih dipersulit juga. Inilah yang harus dibersihkan di Sumsel itu," papar Susno.

Seharusnya, lanjut Susno, gubernur yang memimpin Sumsel adalah yang berwatak administrator dan manajerial. Yaitu, gubernur yang berpikir bagaimana agar mendapat uang sebanyaknya bagi kesejahteraan rakyatnya. "Sumbernya Sumsel kan banyak. Singapura yang begitu saja bisa. Kita minyak ada, gas ada, memang itu pemerintah yang mengurusi, tapi gubernur harus bisa memainkan itu. Batubara kita banyak, hutan kita lebat, lahan kelapa sawit kita luas," tuturnya.

"Pertanyaannya, apakah lahan sawit dan segala macam kekayaan itu menimbulkan kesejahteraan bagi daerah atau hanya menghabiskan lahan. Dusun kami habis, semua habis jadi kebun sawit, sementara tanah makin dangkal, apa yang didapat rakyat. Lahan kelapa sawit itu dijaga aparat, kalau masuk ditembak. Ribut. Ini lah yang harus dibereskan. Ini harus dijembatani. Bila perlu izin-izin kebun jangan diperpanjang lagi, kalau sudah habis yah selesai. Bagikan kepada rakyat. Atau lahan itu dikelola oleh rakyat, dan pemodal itu tinggal memegang dan mengendalikan manajemen, sehingga ada kesejahteraan, bukan jadi penonton. Aku tahulah, aku ini kan orang dusun," imbuhnya.

Berita Terkait: Pemilihan Gubernur Sumsel

Anas Bungkam Soal Cagub Sumsel