Partai Demokrat Minta Revisi UU KPK Dihentikan
Dalam pidatonya Presiden SBY melihat bahwa upaya Revisi UU KPK dinilai belum saatnya dilakukan. Partai Demokrat
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Pengurus-DPC-Peradi-Bekasi-Raya-periode-baru-dilantik-Jawa-barat.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam pidatonya Presiden SBY melihat bahwa upaya Revisi UU KPK dinilai belum saatnya dilakukan. Partai Demokrat pun mendukung revisi UU KPK dihentikan.
"Partai Demokrat sudah kirim surat tanggal 2 Oktober ke Ketua DPR untuk penghentian revisi Undang-undang KPK," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa kepada Tribunnews.com, Selasa(9/10/2012).
Sikap Partai Demokrat tersebut lanjut Saan diputuskan pada tanggal 1 Oktober 2012 lalu melalui rapat fraksi.
"Tanggal 1 Oktober dalam rapat pimpinan fraksi," katanya.
Saan berharap pimpinan DPR mengundang semua fraksi untuk melakukan rapat konsultasi terkait dengan penghentian revisi Undang-undang KPK.
"Kita berharap pimpinan DPR mengundang semua fraksi untuk rapat konsultasi terkait dengan penghentian revisi Undang-undang KPK," kata Saan.
Berita Terkait: Revisi UU KPK
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/perwakilan-daerah-Kosgoro-1957-minta-Mubes-diulang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Walikota-Madiun-Maidi-Ditahan-KPK_20260121_064029.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Wakil-Ketua-Umum-Konfederasi-Serikat-Pekerja-Seluruh-Indonesia-KSPSI-Arnod-Sihite.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Direktur-Gerakan-Wartawan-Peduli-Pendidikan-GWPP-Nurcholis-Basyari-ss-a.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Reshuffle-Kabinet-Jilid-III-2025.jpg)