PKB Ingin Presidential Threshold Jadi 25 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, sistem politik di Indonesia yang membolehkan multipartai, butuh koalisi partai politik yang kuat.

Untuk itu, syarat presidential threshold harus diperketat untuk memperkuat pemerintahan.

"Sistem politik kita kan multipartai. Sehingga, pasti pemerintahan koalisi. Enggak mungkin misalnya ada satu partai politik yang menguasai suara mayoritas di DPR sendirian," ujar M Hanif Dhakiri, anggota DPR dari Fraksi PKB, dalam diskusi publik menyoal presidential threshold, menjaring capres pilihan rakyat, di Hotel Acasia, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2012).

Karena itu, lanjut Dhakiri, presidential threshold harus ditambah.

"Agak tinggi lah. 20 persen menjadi 25 persen, dengan harapan agar sistem ini dapat bekerja dengan baik. Sehingga, kerja sama antara presiden dengan legislatif pada posisi lain tetap kuat," jelasnya.

Sehingga, pengambilan keputusan-keputusan politik yang ada di DPR lebih efektif. Sebab, menurutnya, jika partisipasi terlalu kecil, maka akan susah memproses di DPR. (*)

BACA JUGA