Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

SBY Tidak Hadir Bukan karena Alasan Keamanan dan Sakit

Presiden SBY tidak menghadiri peringatan 10 tahun bom Bali I, di Garuda Wisnu Kencana, Jimbaran, Bali, Jumat (12/10/2012).

Tayang:
Baca & Ambil Poin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menghadiri peringatan 10 tahun bom Bali I, di Garuda Wisnu Kencana, Jimbaran, Bali, Jumat (12/10/2012).

Presiden SBY memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk datang ke peringatan tersebut, yang dihadiri perwakilan 22 negara, seperti Perdana Menteri Australia Julia Gillard dan mantan Perdana Menteri Australia John Howard.

Muncul sejumlah pertanyaan terkait ketidakhadiran orang nomor satu Indonesia. Di antaranya, apakah karena alasan keamanan terkait ancaman teror dan sakit?

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, ketidakhadiran SBY bukan karena kemanan di Bali tidak aman karena gerakan terorisme.

Malah, berdasarkan informasi yang diterima Istana, keamanan di Bali sekarang justru aman.

"Tidak. Kami justru memdapatkan infomasi bahwa kondisi atau keadaan di Bali sepenuhnya undercontrol, dari pihak yang memiliki otoritas untuk menjamin keamanan di sana. Jadi, tidak ada alasan mengenai hal itu," jelas Julian saat ditemui wartawan di Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta.

Julian juga membantah Presiden SBY sakit, sehingga tidak bisa menghadiri peringatan bom Bali I, yang merupakan rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada 12 Oktober 2002.

Rekomendasi Untuk Anda

Menurutnya, hari ini Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono hanya melakukan medical check up rutin.

"Presiden dan Ibu Negara sehat walafiat," ucapnya.

"Perlu diketahui, kehadiran PM Australia pada peringatan bom Bali tidak dalam kapasitas sebagai state visit atau kunjungan kenegaraan," jelas Julian.

Sehingga, Presiden SBY tidak wajib menghadiri peringatan peristiwa yang memakan banyak korban jiwa. Penugasan Menlu dinilai sudah cukup mewakili pemerintah. (*)

BACA JUGA

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas