TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Polri untuk menghentikan penyidikan kasus simulator SIM, tidak semudah membalikkan tangan.

Ada hal-hal yang harus diperhatikan, termasuk masa penahanan terhadap para tersangka yang dilakukan Polri.

Dalam pasal 109 KUHP yang mengatur proses acara pidana, tidak ada satu hal pun yang memungkinkan Polri mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Ada tiga hal yang bisa membuat SP3 dikeluarkan, yakni bukan kasus pidana, tidak memenuhi unsur yang dipersangkakan, dan batal demi hukum.

Ada tiga hal SP3 bisa dikeluarkan dengan alasan batal demi hukum, di antaranya kasus kedaluwarsa, kasus sudah diputus dalam perkara yang sama, dan tersangka meninggal dunia.

"Jadi, saya belum berani katakan semacam SP3. Kami lebih bagus menunggu, karena akan disampaikan surat resmi juga dari Polri ke KPK," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2012).

Sebetulnya, KPK tidak mengatakan bahwa kasus simulator harus di SP3 Polri, tapi hanya meminta penyidikan dihentikan. Penafsiran harus dijabarkan, apakah ada cara terbaik untuk menghentikan kasus tersebut atau tidak.

"Kalau pihak itu kan permintaan. Tidak dijelaskan. Artinya meminta penghentian penyidikan," jelas Boy.

Dalam proses penyidikan kasus simulator yang dilakukan Polri, penyidik Polri menemukan adanya unsur pidana. Itu ditunjukkan langkah upaya paksa, sampai tahap penahanan tersangka, sehingga proses yang dilakukan Polri sudah berdasarkan undang-undang hukum pidana.

"Tentu dengan permintaan untuk menghentikan penyidikan, sekali lagi sudah direspons dengan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara ini, kami berharap memenuhi syarat hukum yang ditetapkan. Tidak bertentangan dengan kaidah proses acara pidana yang ada, dan tentu nanti bisa dilakukan," tuturnya. (*)