KPU Diminta Koreksi Pemakaian Sipol

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem Informasi Politik (Sipol) banyak menuai kritik dari partai politik. Mereka menilai sistem itu digunakan secara mendadak serta rawan pembobolan data parpol.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan seharusnya Sipol dapat mengorganisir sebuah sistem yang lebih modern. Namun, bila terasa malah menyulitkan, ia meminta KPU mengoreksi sistem tersebut.

"Seyogyanya KPU juga jangan ragu-ragu untuk bisa mengkoreksinya karena itu bukan suatu hal persyaratan yang diwajibkan tapi itu sebuah sistem yang inginnya baik, mengorganisir tapi kemudian terjadi mesin-mesin, itu belum cukup familiar untuk dilakukan pada saat sekarang ini," kata Priyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/10/2012).

Untuk itu, Priyo meminta Komisi II yang bertugas mengawasi kinerja KPU untuk memberikan masukan kepada lembaga penyelenggara pemilu itu.

"Saya mintakan pesan agar KPU bisa mendengarkan esensi dari yang disampaikan komisi II," katanya.

Politisi Golkar itu mengatakan KPU harus segera memperbaiki permasalahan SIPOL secepat mungkin. Hal itu dilakukan agar tidak muncul gugatan dari partai politik.

"Kalau itu bermasalah tolong segera dibenahi, diperbaiki, jangan sampai kemudian berujung pada masalah-masalah hukum yang tidak perlu, KPU ini perlu kita jaga bersaman kemarin komisioner terpilih ini adalah orang-orang yang terbaik kita, saya melihat ini masih belum terlambat untuk bisa membenahi dan mengkoreksi semuanya," ujarnya.

Priyo juga meminta KPU meninjau keterlibatan lembaga asing dalam membantu kinerjanya. "Segeralah mengambil langkah untuk dibenahi. Mumpung belum terlambat, masih pagi," katanya.

Sementara itu, Ketua tim Teknologi Informasi PDI P, Hari Dewapratama juga mengkritik SIPOL yang digunakan KPU. Ia menjelaskan setidaknya ada enam faktor yang membuat Sipol KPU tidak layak digunakan.

Pertaman, kata Hari, Sipol sebagai aplikasi data base itu dilakukan secara mendadak. "Padahal, sebagai database harusnya ada trainning dan sosialisasi," ujar Hari.

Kedua, SIPOL belu diuji sebelum diterapkan KPU. Akhirnya, setiap hari PDIP harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan teknis data yang membuat partai kerepotan dan memakan waktu. "Terlihat sekali Sipol ini tidak siap digunakan," ujar Hari.

Faktor ketiga adalah tidak stabilnya Sipol yang membuat tampilan erorr. "Keempat, Sipol ini tidak dilengkapi software yang tidak memadai. Mereka memakai MYSQL yang gratisan. Padahal seharusnya, dengan dana besar Pemilu, KPU bisa pakai software berbayar seperti Oracle dan IBM. Jadi wajar saja kalau tidak stabil," imbuhnya.

Selain itu, Sipol juga dinilai tidak kompatibel dengan program yang digunakan partai. Hari mengakui pihaknya bahkan harus lima kali bolak-balik hanya karena perbedaan format file dan juga format tanggal kelahiran.

"Keenam, Sipol ini kan sebuah database rahasia negara tapi tidak dilengkapi RSS (Rich Site Summary) untuk keamanan seperti yang biasa ada di bank-bank. Parpol bahkan situsnya sudah memakai pengaman ini. Kalau diadakan lomba nge-hack Sipol KPU, 10 menit selesai," ujar Hari.