TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesian Coruption Watch (ICW) Tama S Langkun menilai KPK berhak menerapkan strateginya sendiri terkait kasus simulator SIM.

Soal penyerahan berkas dan tersangka kasus dugaan korupsi Simulator SIM ke KPK oleh Polri, contohnya.

Menurutnya, Mabes Polri memang harus menyerahkan para pihak yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Persoalan ditahan atau tidaknya para tersangka, menurut Tama, dikembalikan ke KPK, yang menilai keperluan untuk menahan para tersangka tersebut.

"Yang pasti, KPK tidak wajib untuk melanjutkan penahanan yang dilakukan Mabes Polri. Dan jika penahanan dilakukan, maka dimulai dari nol. Tidak melanjutkan," kata Tama, Rabu (31/10/2012).

Untuk, para tahanan yang akan bebas pada hari ini, menurut Tama, hal itu merupakan konsekuensi dari proses hukum ini. Yang terpenting, mendudukan perkara ini pada posisi hukumnya.

"Tapi jangan khawatir, karena KPK masih punya hak dan kewenangan untuk menahan," kata Tama.

Klik: