Jika Dahlan Bohong, Presiden Diminta Menindak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disarankan menindak Menteri BUMN Dahlan Iskan jika ternyata laporan soal nama-nama anggota Dewan yang memeras BUMN ternyata tidak benar.

"Presiden tentu akan menilai menterinya, jangan-jangan Presiden salah pilih menteri," kata Anggota Badan Kehornatan (BK) DPR, Alimin, di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Menurut dia, lembaga hukum seperti kepolisian dan KPK tidak perlu menunggu rakyat dibohongi dengan informasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
"Kalau informasinya tidak dengan bukti valid maka lembaga dilecehkan.
Apalagi dia (Dahlan) pejabat negara, menteri BUMN," kata Alimin.

Hari ini BK DPR mengumumkan 5 anggota Dewan yang dilaporkan Dahlan Iskan memeras BUMN. Dengan demikian sudah ada 7 oknum anggota Dewan yang dilaporkan. Senin lalu Dahlan menyerahkan langsung dua nama anggota Dewan pemeras BUMN ke BK DPR.

Namun BK menyayangkan karena laporan Dahlan tidak disertai bukti, hanya kronologis peristiwa dugaan pemerasan yang diceritakan Direksi BUMN ke Dahlan.
(Aco)

baca juga:

• Jokowi Dukung Rieke Jadi Gubernur Jawa Barat
• Anggota BK DPR: Ingatan Dahlan Bermasalah, Lebih Baik Cek ke…
• Dahlan Setor 5 Nama Anggota Dewan Pemeras Tanpa Bukti
• Mendagri Klaim Perekaman e-KTP Lebih Cepat 3 Bulan