Timwas Haji Desak SBY Bangun "Kampung Indonesia" di Mekah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalangan DPR RI mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk berdiplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi guna membangun ‘Kampung Indonesia’ di Makkah.

Gagasan kampung Indonesia itu sesungguhnya sudah ada sejak masa Kementerian Agama Prof. Dr. KH. Quraish Shihab (1998-1999). Namun sampai sekarang belum terealisir.

Padahal, keberadaan kampung Indonesia tersebut sangat penting khususnya bagi jamaah haji Indonesia di musim haji. Dengan Dana Abadi Umat (DAU) sekitar Rp 44 triliun, yang setiap harinya terus bertambah, maka tidak sulit membangun kampung Indonesia tersebut.

“Kampung Indonesia di Makkah itu meliputi ruang pemondokan (maktab), ruang masak (katering), tempat belanja atau mall, ruang kesehatan, dan transportasi yang terintegrasi ke Masjidil Haram. Kalau pemerintah serius itu bisa diwujudkan. Untuk itu, perlu diplomasi tingkat tinggi Presiden SBY, jika tak cukup Menteri Agama,” kata Anggota Tim Pengawas Haji dari Fraksi PDIP DPR Eva Kusuma dalam diskusi di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Eva Kusuma mengakui jika sulit memiliki tanah wilayah di Saudi, karena semuanya dikuasai oleh kerajaan. Namun, mengingat jasa-jasa Indonesia besar bagi Arab Saudi selama ini, termasuk tiap tahunnya dengan memberangkatkan ratusan ribu jamaah haji dengan nilai triliunan rupiah, maka pemerintah seharusnya bisa melakukan bergaining posisition seperti dilakukan oleh Bung Karno dan Gus Dur, maka kampung Indonesia di Makkah itu bisa diwujudkan.

“Bisa itu. Masak kalah dengan Malaysia dan Turki, yang jamaahnya jauh lebih besar kita,” tambahnya.

Pentingnya kampung Indonesia tersebut menyadari pelayanan haji selama ini sering bermasalah. Baik terkait pemondokan, katering, kesehatan dan transportasi. Hanya saja kata Eva, evaluasi yang dilakukan oleh DPR RI, pers, dan masyarakat tanpa band mark-daftar isian apa saja yang seharusnya diperbaiki. Sehingga pada penyelenggaraan haji berikutnya lebih baik.

“Evaluasi hanya menggunakan standar pendapat umum jamaah, yang tak berpikir terhadap bagaimana seharusnya penyelenggaraan haji yang baik. Apalagi jamaah haji kita ini sangat ikhlas atau nrimo,” ujarnya.

Dirjen Penyelenggaran Haji Anggito Abimanyu menurut Eva, sudah menerima usulan band mark tersebut dan sepakat untuk menindaklanjuti untuk musim haji ke depan. Juga mengenai standar rombongan haji Kemenag RI, DPR RI dan lembaga negara lainnya, yang tidak boleh menggunakan anggaran APBN kecuali petugas.

“DPR sudah sepakat dengan Kemenag untuk mengatur standar anggaran APBN yang harus digunakan oleh rombongan lembaga negara, sebagai bagian dari band mark haji yang akan kita masukkan ke dalam revisi UU Haji di DPR RI,” tegas Eva lagi.

Klik: