Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Lembaga Antikorupsi Kerap Diserang Balik

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengakui pemberantasan korupsi selalu memiliki kendala. Bukan saja Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga

Lembaga Antikorupsi Kerap Diserang Balik
Dispenarmabar
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) DR. H. Marzuki Alie, berbincang dengan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Marsetio, M.M., dan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI Sadiman, S.E., di anjungan KRI Banda Aceh-593, sesaat sebelum upacara tabur bunga diperairan Teluk Jakarta dalam rangka Hari Pahlawan 10 November tahun 2012, Sabtu (10/11/2012). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengakui pemberantasan korupsi selalu memiliki kendala. Bukan saja Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga korupsi negara lain juga mendapat kendala yang sama, karena diserang balik koruptor.

Demikian disampaikan Marzuki saat membuka konferensi internasional "Principals for Anti-Corruption Agencies," yang diselenggarakan KPK bekerjasama dengan UNDP dan UNODC di Hotel JW Marriot, Mega Kuningan, Jakarta, Senin (26/11/2012).

"Lembaga antikorupsi belum berhasil laksanakan tugas sesuai harapan publik karena tak bisa investigasi dan adili korupsi orang yang punya posisi politik kuat atau pimpinan pemerintahan, bahkan lembaga itu sering dapat serangan balik dari luar," ujarnya.

Menurut Marzuki, kelemahan lembaga antikorupsi juga karena mandul menerjemahkan sikap independen dan kemandirian yang mereka miliki. Hubungan mereka terhadap kekuasaan, justeru membuat lembaga antikorupsi tak terbuanh dan enggan berantas korupsi.

"Tidak seperti lembaga nasional lainnya seperti Ombudsman dan lembaga auditor, komisi nasional hak asasi manusia . Lembaga antikorupsi belum bisa membuktikan prinsip-prinsip kerja dan melepaskan independensi mereka dari kekuasaan," terangnya.

Politisi Demokrat ini mengakui, bagaimana pun KPK dan lembaga antikorupsi di dunia di samping independen, tak cukup menjalankan tugasnya sendiri. Perlu bantuan untuk menyokong lembaga antikorupsi selesaikan masalah korupsi di negaranya.

Mau tidak mau, Marzuki menambahkan, keterlibatan eksekutif dan legislatif harus nampak ikut menopang keinginan lembaga antikorupsi memberantas korupsi. "Makanya, strategi lembaga harus progresif dan meluas, berjalan seiring dengan perjanjian internasional," tukasnya.

Ia mengklaim, lembaga DPR RI yang dipimpinnya, telah mendukung KPK, melaksanakan fungsi penindakan maupun pencegahan korupsi. Buktinya keseriusan DPR dihasilkan lewat fungsi alokasi anggaran, monitoring, dan legislasi.

"Meskipun demikian, masih ada oknum-oknum tertentu yang memperlemah lembaga antikorupsi. Peran masyarakat sipil yang didukung media, sangat diperlukan oleh KPK," tambah Marzuki.

Klik:

Penulis: Y Gustaman
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas