TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bekas Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan mengaku penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi sejuta dollar AS untuk security deposit terkait sewa dua pesawat tipe Boeing 737-400 dan 737-500 adalah penzaliman.

Ketika diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa GM Aircraft Procurement PT MNA Tony Sudjiarto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2012), Hotasi menceritakan keganjilan kasus ini diangkat dalam ranah pidana.

Menurut jebolan Universitas MIT, Amerika Serikat, saat dirinya diperiksa dengan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2001, Mabes Polri dalam kesimpulannya tidak melihat ada pidana korupsi dalam sewa pesawat dari TALG.

Surat dari Mabes Polri menunjukkan pemberitahuan hasil penyelidikan bukan menyatakan perkara ini perdata. Surat itu menyatakan untuk sementara belum ditemukan fakta korupsi yang merugikan keuangan negara.

Hakim Ketua Pangeran Napitupulu lalu menanyakan, bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi kasus ini merujuk adanya aduan bekas karyawan PT MNA. "Materi pengaduan tidak memenuhi kriteria tindak pidana korupsi," jawab Hotasi.

Lalu, Hotasi melanjutkan, kasus ini kemudian diangkat kembali oleh Kejaksaan Agung. Ia mengakui sangat kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik pidana khusus pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Saat itu, JAM Pidsus dijabat Andi Nirwanto.

"Awalnya saya kooperatif waktu diperiksa. Tapi, pas menjadi tersangka saya kaget, karena ini kezaliman. Saya waktu itu tanya Direktur Penyidikan. Katanya, untuk penetapan tersangka adalah arahan JAM Pidsus," terang Hotasi yang juga didakwa dalam kasus yang sama.

Hotasi dan Tony didakwa jaksa penuntut Umum telah melakukan korupsi sejuta dolar AS terkait penyewaan dua unit pesawat dari Thirdtone Aircraft Leasing Group (TALG) yang berada di Amerika Serikat pada 2006.

Saat itu, Merpati mengeluarkan dana 1 juta dolar AS namun pesawat yang akan disewa dari TALG masih dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain, yaitu East Dover Ltd, anak perusahaan Lehman Brother.

Jaksa menganggap perbuatan Hotasi dan Tony yang membayarkan security deposit sejuta dolar AS tunai telah memperkaya TALG dan mengakibatkan kerugian negara sejuta dolar AS. Ia didakwa dengan pasal 2 ayat (1)  juncto pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.